Aceh dan Prospek masa depan

 

PT Pertamina (Persero) berupaya mempercepat produksi migas nasional dengan mengoptimalkan potensi dari sumur-sumur yang selama ini belum dikelola secara optimal. Setelah sukses mengembangkan Blok Masela di Maluku, kini Pertamina menargetkan lapangan migas Andaman di Aceh sebagai proyek strategis untuk meningkatkan produksi gas bumi. Disamping itu juga Pertamina akan berupaya menggenjot produksi di Blok Andaman dengan menggandeng mitra-mitra strategis.

Upaya pengembangan Blok Andaman ini merupakan bagian dari fokus Pertamina untuk meningkatkan produksi energi dari potensi cadangan migas yang selama ini belum termanfaatkan, termasuk di wilayah bekas pengeboran Belanda, dengan adanya Kerja keras dari Mubadala Energy, perusahaan asal Uni Emirat Arab yang telah menemukan cadangan gas besar di South Andaman, menyatakan potensi gas di blok tersebut mencapai angka signifikan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan rasa syukur atas kekayaan alam Indonesia, terutama dengan ditemukannya ladang gas besar di Andaman yang diproyeksikan memiliki potensi hingga 8-12 triliun kaki kubik (TCF).

 Berdasarkan data Kementerian ESDM, wilayah kerja (WK) Andaman terdiri dari tiga blok utama diantaranya :

Andaman I yang dikelola oleh Mubadala Petroleum RSC Ltd, kemudian Andaman II oleh Premier Oil Andaman Ltd, serta Andaman III oleh Repsol Andaman B.V. Setiap blok tersebut memiliki potensi produksi rata-rata sekitar 6 TCF, menjadikannya sumber daya yang sangat strategis bagi Indonesia.

Dengan potensi cadangan gas yang begitu besar, Blok Andaman dipandang sebagai salah satu lapangan migas paling prospektif di Tanah Air. Di sisi lain, Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Masela Ltd (65%) bersama Pertamina dan Petronas (35%) juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan energi nasional dengan potensi cadangan gas mencapai 10,73 TCF. Disisi lain rencana masuknya Pertamina dalam pengembangan Blok Andaman memperkuat peran BUMN ini dalam mengeksplorasi potensi energi yang ada di Indonesia. Sebagai langkah lanjut, Pertamina bersama mitra akan bekerja sama untuk memastikan pengelolaan yang optimal demi mempercepat produksi gas di wilayah Andaman dan mendukung ketahanan energi nasional.

 

Aceh dan Tantangan di masa depan

Meskipun telah banyak pencapaian, perjalanan perdamaian Aceh masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks diantaranya :

Masalah Ekonomi dan Kemiskinan: Meskipun ada peningkatan kesejahteraan, Aceh masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Tingkat kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, dan tingkat pengangguran masih menjadi masalah serius. Sumber daya alam yang melimpah belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan: Korupsi masih menjadi masalah serius di Aceh. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat lokal, termasuk yang berasal dari mantan anggota GAM. Hal ini menghambat upaya pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Rekonsiliasi Sosial: Meskipun konflik bersenjata telah berakhir, rekonsiliasi sosial di antara masyarakat Aceh masih menjadi tantangan. Trauma yang ditinggalkan oleh konflik masih membekas, dan masih ada ketegangan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik di masa lalu. Proses rekonsiliasi ini membutuhkan waktu dan upaya berkelanjutan dari semua pihak.

Implementasi Syariat Islam: Penerapan syariat Islam di Aceh, yang merupakan bagian dari perjanjian damai, juga menimbulkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, penerapan syariat menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai penerapannya yang kadang dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama dalam kasus-kasus seperti hukuman cambuk.

Integrasi Eks Kombatan GAM: Meskipun banyak mantan anggota GAM yang telah beralih menjadi politisi atau pengusaha, masih ada kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan. Mereka merasa belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari perdamaian dan proses reintegrasi sosial. Hal ini menimbulkan risiko munculnya ketidakpuasan yang dapat mengganggu stabilitas di masa depan

 

Pencapaian Aceh pasca perdamaian

 

Perdamaian Aceh telah berjalan selama 19 tahun sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesepakatan ini mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade. Pada usia ke-19 ini, perdamaian Aceh bukan hanya menjadi simbol dari keberhasilan diplomasi Indonesia tetapi juga merupakan refleksi dari perjalanan panjang yang melibatkan rekonsiliasi, pembangunan, dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan, yang mana latar belakang konflik dan perdamaian tersebut bermula pada tahun 1976 ketika GAM memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi yang dianggap tidak adil, serta pemanfaatan sumber daya alam Aceh yang lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat daripada masyarakat lokal. Konflik ini menelan korban jiwa ribuan orang, menghancurkan infrastruktur, dan mengakibatkan trauma sosial yang mendalam bagi masyarakat Aceh.

Proses perdamaian dimulai dengan upaya negosiasi yang difasilitasi oleh pihak internasional, terutama oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. MoU Helsinki kemudian menjadi landasan bagi transformasi Aceh dari wilayah konflik menjadi provinsi dengan status otonomi khusus. Melalui MoU ini, GAM sepakat untuk menghentikan perlawanan bersenjata dan menyerahkan senjatanya, sementara pemerintah Indonesia memberikan amnesti kepada anggota GAM serta memberikan kewenangan khusus kepada Aceh, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerapan syariat Islam.

Pencapaian pasca 19 Tahun Perdamaian Aceh telah mengalami berbagai perubahan positif yang menunjukkan betapa pentingnya perdamaian bagi pembangunan daerah. Beberapa pencapaian signifikan di Aceh diantaranya :

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Sejak perjanjian damai, Aceh mengalami peningkatan dalam berbagai indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 66,4 pada tahun 2005 menjadi 71,99 pada tahun 2023. Angka kemiskinan di Aceh juga menurun meskipun masih berada di atas rata-rata nasional.

Rekonstruksi dan Pembangunan Infrastruktur: Pascakonflik dan tsunami 2004, Aceh mengalami upaya rekonstruksi besar-besaran yang didukung oleh bantuan internasional. Jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan dibangun kembali, memberikan dasar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Aceh.

Penguatan Otonomi Daerah: Aceh diberikan status otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerapan hukum syariat Islam. Ini memberikan Aceh ruang untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

Pemberdayaan Politik Lokal: Proses perdamaian membuka jalan bagi mantan anggota GAM untuk terlibat dalam politik lokal. Mereka telah mendirikan partai politik lokal dan memenangkan berbagai pemilihan, termasuk pemilihan gubernur dan bupati. Ini menunjukkan adanya transformasi dari gerakan bersenjata menjadi aktor politik yang sah

 

Harapan dan Masa Depan Perdamaian Aceh

 

Di tengah berbagai pencapaian dan tantangan, harapan bagi masa depan perdamaian Aceh tetap ada. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memastikan perdamaian di Aceh tetap terjaga dan pembangunan terus berlanjut diantaranya : 
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan: Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemerintah perlu berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, seperti industri kreatif, pertanian, dan pariwisata, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Aceh. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penguatan Tata Kelola dan Anti-Korupsi: Pemerintah Aceh perlu memperkuat tata kelola pemerintahan dan memperketat pengawasan terhadap praktik korupsi. Ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pemerintahan tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Promosi Dialog dan Rekonsiliasi: Proses rekonsiliasi sosial perlu terus dipromosikan melalui dialog antar kelompok dan upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik. Ini termasuk memberikan dukungan psikososial bagi korban konflik dan menciptakan ruang bagi diskusi yang konstruktif.

Evaluasi dan Penyesuaian Penerapan Syariat Islam: Pemerintah Aceh perlu terus mengevaluasi penerapan syariat Islam untuk memastikan bahwa penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu.

 

PON XXI MEMBAWA ANGIN SEGAR UNTUK ACEH

 

Pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara menjadi simbol kebangkitan Aceh dan soliditas bangsa. Setelah sebelumnya diadakan di Papua, kini Aceh yang menjadi tuan rumah, menandai langkah penting bagi provinsi paling barat Indonesia. Partisipasi sekitar 6.294 atlet dari 39 provinsi, termasuk perwakilan Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam 33 cabang olahraga menambah makna bagi Aceh. PON juga memberikan kesempatan bagi Aceh untuk meningkatkan fasilitas publik di sektor olahraga, dengan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp811 miliar untuk membangun dan merenovasi 18 infrastruktur olahraga penting.

Renovasi meliputi Stadion Harapan Bangsa, Stadion Mini Universitas Syah Kuala, lapangan tenis, serta berbagai arena olahraga lainnya. Keberadaan arena bertaraf nasional ini tidak hanya bermanfaat selama PON, tetapi juga untuk kejuaraan nasional dan internasional di masa mendatang, Selain itu, pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh dan Sigli, semakin mempermudah aksesibilitas. Jalan tol sepanjang 74 kilometer ini mengurangi waktu perjalanan yang sebelumnya memakan 2-3 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Aceh juga menerima perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai simbol kebangkitan provinsi pasca-bencana. Gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menyisakan duka mendalam, tetapi juga mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi. Dengan bantuan internasional senilai USD6,7 miliar, Aceh belajar banyak mengenai persiapan menghadapi bencana.

Melalui PON, Aceh berusaha meneladani Jepang yang pernah menggelar Olimpiade dua kali setelah bencana besar. Ketika Jepang pertama kali menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1964, negara itu baru 21 tahun bangkit dari kekalahan Perang Dunia II. Sekali lagi, pada Olimpiade kedua di 2021, Jepang berhasil menunjukkan kemajuan yang luar biasa setelah menghadapi bencana besar. Pada kesempatan tersebut Prabu pun menegaskan bahwa PON XXI kembali membuktikan bagaimana seluruh anak bangsa selalu bersatu padu menghadapi tantangan untuk meraih prestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa PON ini menjadi simbol kebanggaan dan persatuan seluruh anak bangsa.

 

Bustami VS Muallem untuk Aceh 2024

 

Pesta demokrasi 2024 telah di depan mata namun sampai detik ini belum ada ketua partai atau politisi yang berani menantang sosok Muzakir Manaf atau Mualem untuk bertarung di Pilkada mendatang. Bahkan sejumlah ketua Partai Politik dan tokoh masyarakat Aceh menyadari begitu sulit untuk mengalahkan karisma dan elektabilitas Mualem melihat dari perjalanan politik Aceh selama ini. Hal ini pula yang membuat juru bicara Partai Aceh dalam pernyataannya di media menyampaikan adanya kemungkinan Mualem melawan kotak kosong di Pilkada mendatang. Namun, dibalik eforia kekuatan Mualem yang dianggap unggul tersebut, tanpa disadari adanya kemungkinan munculnya tokoh lain yang tak kalah mumpuni dan sangat berpotensi mengalahkan Mualem pada Pilkada mendatang, katakan saja Bustami Hamzah yang kini memegang penuh kendali pemerintahan di Aceh. Sebagai sosok yang sudah merasakan nikmat dan empuknya kursi nomor satu di Aceh itu, sepertinya tak akan mudah merelakan kursi itu ke orang lain.

Bustami yang selama ini juga dikelilingi oleh aktivis dan politisi yang mumpuni tentunya punya 1001 cara untuk mempertahankan kekuasaannya hingga 5(lima) tahun ke depan. Kendatipun mungkin di dalam pembicaraannya Bustami menyebutkan akan mendukung Mualem, namun secara faktual pelaksanaannya berbeda yang menunjukkan adanya langkah-langkah tertentu dilakukan secara halus dan rapi untuk mempersiapkan dirinya tetap bertahan sebagai orang nomor satu di Aceh. Di lain sisi, kendatipun pasangan capres dan cawapres nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Pilpres 2024y namun hingga saat ini Mualem belum mendapatkan statement dari pusat yang akan mendukungnya pada Pilkada mendatang. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kekuatan lain yang lebih terstruktur yang membuat pusat hingga saat ini tak bisa bersikap untuk mendukung sosok mantan Panglima GAM tersebut.

Kemampuan Bustami melakukan komunikasi lintas parpol yang sangat baik dan mumpuni dalam bermain peran juga telah terbukti, tak tanggung-tanggung Bustami mampu membuat Mualem dan ketua DPRA Zulfadhli menjadi kekuatan baginya untuk menjatuhkan Ahmad Marzuki dari posisi Pj Gubernur. Tak hanya itu, sebagai birokrat senior yang di kelilingi oleh para aktivis dan politisi mumpuni langkah Bustami untuk menyusun strategi agar memuluskan kemenangannya di Pilkada 2024 mendatang tentunya akan lebih mudah, apalagi kekuatannya di birokrasi bukanlah isapan jempol belaka namun memang begitu kuat dan mengakar. Strategi demi strategi yang begitu rapi yang dilakukan Bustami Hamzah terus berjalan mulus, bahkan Bustami sudah berhasil menyusun kekuatan dengan mengganti kepala SKPA hingga Direktur Perusahaan Daerah dengan meletakkan orang-orang kepercayaannya sehingga membuat persiapannya untuk bertarung dalam Pilkada mendatang begitu matang. Tak hanya itu, kendatipun ketua DPRA Zulfadhli Abang meminta agar Azwardi diganti dari jabatan Sekda Aceh namun Bustami tentunya tak akan mengabulkannya begitu saja, apalagi Azwardi berpotensi untuk disiapkan sebagai Plt atau Pj Gubernur Aceh menggantikannya jika Bustami maju Pilkada dan tentunya sosok Sekda Aceh itu kemungkinan akan bekerja penuh untuk kemenangan Bustami walaupun secara terselubung. Sehingga Bustami tak akan mungkin mengorbankan loyalisnya hanya karena permintaan ketua DPRA.

        Hal lainnya yang begitu menarik dari skenario yang kini terlihat, ketika khabarnya Mualem meminta agar Taufik diamanahkan sebagai kepala ULP/BPBJ, tapi Bustami justru mengabaikannya dan tetap meletakkan loyalisnya di posisi tersebut. Bagaimana tidak, posisi kepala ULP tersebut dapat jadi mesin yang begitu kuat dalam proses pemenangan pilkada nantinya, tentunya tak akan diserahkan begitu saja kepada sosok yang diinginkan Mualem. Hal yang tak kalah menarik menjadi sorotan publik Aceh saat ini yakni mengenai bantuan korban konflik yang fiktif hingga adanya arahan BPK yang meminta Inspektorat membongkar alokasi anggaran KONI Aceh 2023. Hal ini terkesan sebagai skema untuk memojokkan Mualem di mata masyarakat dan berpeluang dapat menurunkan elektabilitas Mualem. Terlepas daripada itu, memang sudah saatnya bagi seorang Bustami Hamzah untuk maju pada pilkada 2024 karena dari sisi elaktibilitas Bustami merupakan sosok yang paling potensial mengalahkan Mualem. Terbukti banyak tokoh aceh di Jakarta lebih memilih Bustami daripada Mualem. Sementara itu, dari kalangan masyarakat Aceh sendiri juga sudah mulai memikirkan untuk Gubernur Aceh dari seorang birokrat agar komunikasi Aceh dan Jakarta tidak terputus, termasuk dalam hal penambahan kembali dana otsus. Ditambah lagi, adapula kelompok masyarakat Aceh yang meyakini apabila Mualem menjadi gubernur maka dana otsus tidak akan kembali 2 persen dari APBN apalagi bertambah, mengingat komunikasi Mualem yang selama ini tidak begitu baik. Semua hal diatas menjadi catatan penting bahwa kemungkinan hadirnya Bustami Hamzah pada Pilkada 2024 ini akan menjadi solusi terbaik untuk mengalahkan sosok Mualem.

Aceh dan konflik yang tidak berujung

 

Konflik di Aceh telah mengalami perjalanan yang panjang. Pada tahun 2001, konflik antaretnis antara penduduk asli dan pendatang mencapai puncaknya, menyebabkan kerugian besar dan kehilangan nyawa1. Namun, sejak itu, upaya rekonsiliasi telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, situasi tetap dinamis dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Pada tahun-tahun terakhir, Aceh telah mengalami perubahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas di Aceh meliputi:

Rekonsiliasi: Upaya rekonsiliasi antara warga lokal dan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung, dan beberapa orang melaporkan perbaikan hubungan dan ketidakwaswasan yang semakin berkurang2.

Kedatangan Pengungsi Rohingya: Pada November 2023, lebih dari 1.200 pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, dan situasi ini memunculkan perdebatan dan potensi konflik3.

Perubahan Sosial dan Ekonomi: Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi stabilitas di wilayah tersebut. 

Namun, kita tidak dapat memprediksi masa depan dengan pasti. Meskipun ada upaya untuk mencegah konflik, situasi selalu berubah. Penting bagi semua pihak untuk terus berkomitmen pada perdamaian dan rekonsiliasi agar Aceh tetap stabil dan damai4. Disisi lain Saat ini media sedang digencarkan oleh isu pro dan kontra Muallem menjadi Gubernur Aceh, hal ini diungkapkan oleh tokoh-tokoh eks kombatan yang saat ini menjadi oposisi Muallem, yang mana alasan utama mereka adalah Muallem tidak mampu membawa Aceh mandiri dan berintegritas, disisi lain salah satu masalah yang melatarbelakangi kembalinya ASNLF adalah masih kuatnya ideologi yang selama ini diperjuangkan, ditambah butiran MoU yang belum dilaksanakan dan terkesan tarik-ulur dalam pengimplementasiannya. Aksi propaganda yang saat ini dibangkitkan oleh eks kombatan lewat media sosial sebagai bentuk penentangan terhadap pernyataan Ketua PA/KPA Muzakir manaf alias Muallem yang mengatakan Aceh tidak bisa pisah dari NKRI, selain itu sikap kecamanan terhadap kepengurusan KPA/PA yang selama ini tidak mampu memperjuangkan hak Masyarakat Aceh terutama pisah dari NKRI,  yang menjadi perhatian adalah isu ini akan terus mereka proklamirkan lewat media sosial untuk menjadi bola panas bagi Muallem yang dicanangkan menjadi Kandidat Gubernur pada Pilkada mendatang karena tujuan utama mereka adalah bagaimana Masyarakat Aceh Bersatu mengambil sikap untuk pisah dari NKRI dan Muallem tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari Masyarakat Aceh.